Harga sesungguhnya dari Banjir di Jakarta

Untuk mengerti betapa seriusnya banjir yang langganan melanda ibukota negeri kita, kita harus mulai dari menghitung kerugian yang ditimbulkan.

Secara kasar dan kualitatif, dari yang terbesar sampai terkecil, urutannya adalah sebagai berikut:

• Rusaknya image negara kita di mata internasional
• Lumpuhnya perekonomian
• Rakyat menjadi sengsara atau bahkan kehilangan nyawa
• Kerusakan Infrastruktur
• Kerusakan Lingkungan

Dalam dunia globalisasi dewasa ini, negara yang pandai memainkan perannya dengan strategis dalam percaturan dunia akan melesat maju. Tidak ada negara yang mampu maju dengan pesat tanpa kepandaian membaca situasi global dan menempatkan diri secara tepat. China & Vietnam maju karena menjadi pabrik produksi bagi dunia, India maju karena menjadi IT back-office bagi dunia. Dalam situati seperti ini image sebuah negara menjadi sangat penting karena sama seperti dalam pergaulan manusia, kita cenderung lebih suka bergaul dengan orang2 yang cakap, penuh kelebihan atau berkuasa. Sulit bagi dunia untuk tertarik, mau bergaul dan bisa percaya dengan negara yang urusan dalam negerinya sendiri semerawut, sama seperti kita akan enggan berbisnis dengan orang yang ingusnya kemana-mana dan bau badannya menyengat. Dan ibukota sebuah negara adalah barometer utama dari seberapa baik managemen pemerintah negara tersebut karena itu adalah halaman belakang rumah mereka sendiri.

Andaikan penulis berkampanye menjadi walikota DKI Jakarta, maka slogan saya hanya akan satu: Jakarta bebas banjir!
Kenapa? Karena ini bukan hanya tema yang sangat penting, tapi juga tema yang dekat di hati rakyat besar maupun kecil.
Sebetulnya ada tema yang berhubungan dan juga pasti populer bagi penduduk ibukota: Jakarta bebas macet!
Tapi yang kedua ini saya tidak akan berani janji, karena nanti janji tinggal janji; masalah kemacetan masih menjadi momok bagi kota metropolitan di seluruh dunia, jadi kita harus realistis sambil tetap belajar dari mereka dan berbenah diri.

Apakah mungkin Jakarta bebas banjir? Mungkin! Karena membendung air laut saja Belanda sudah bisa, jadi air hujan harusnya tidak jadi masalah.
Caranya? Penulis hanya bisa terpikir sekeping dari keseluruhan puzzlenya: Panggil international consultant untuk mengkaji dan memberi solusi. Lalu mandat dari atas harus kuat dan jelas untuk implementasi solusinya.
Kenapa harus panggil bantuan dari luar negeri? Bukan karena putra putri bangsa ini tidak ada yang cukup kompeten, tapi karena yang kompeten banyak yang berakhir di luar negeri, lalu kerjanya pada konsultan asing. Tapi selain soal kompetensi, konsultan asing juga penting untuk menjamin objektivitas dan keberanian dalam menawarkan pil pahit yang memang harus ditelan.

Masalah penangganan banjir sangat berkaitan erat dengan infrastruktur, selama Jakarta masih banjir, jalanan akan terus rusak dan kemacetan akan semakin parah. Infrastruktur yang baik akan mampu menunjang sarana transportasi publik yang memadai. Tanpa sarana transportasi publik yang memadai dan nyaman, maka mimpi belaka untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta, karena harus ada alternatif dahulu baru kita bisa meminta masyarakat untuk memilih. Yang terjadi saat ini adalah kendaraan pribadi menjadi satu-satunya pilihan bagi sebagian besar warga ibukota.

Banjir & kemacetan mungkin sudah dianggap lumrah oleh warga ibukota, dan kita belajar untuk hidup dengan kenyataan ini. Tapi kerugian2 yang ditimbulkan apabila dihitung sebenarnya sangatlah besar. Not just the tangible things, but also the intangible things, penulis sudah menyinggung tentang image di mata dunia internasional. Berkaitan dengan hal ini adalah kompetisi global akan sumber daya manusia, yang sesungguhnya tidak kalah dashyat dari kompetisi akan minyak bumi atau kekayaan alam lainnya. Perbedaannya adalah SDM renewable (bisa dididik/dibina), tapi juga removeable (bisa berpindah dari satu negara ke negara lainnya).

Selama Jakarta terus menerus semerawut, maka mendatangkan tenaga ahli atau profesional asing untuk tinggal, bekerja dan berkontribusi bagi Indonesia sungguh adalah mimpi belaka. Jangankan orang asing, putra putri terbaik bangsa pun tidak mau kembali ke tanah air, dan akibatnya adalah negara ini pun semakin minim SDM bermutu. Sumber Daya Alam(SDA) tanpa SDM yang baik hanya akan membuat suatu negara dibodohi dan dikuras kekayaan alamnya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. SDA bisa mencapai nilai penuh sesuai dengan potensinya apabila dikelola oleh SDM yang baik. Jadi SDA tanpa SDM menjadi kurang bernilai, sementara SDM tanpa SDA masih tetap bisa menghasilkan karya yang bernilai.

Perusahaan2 raksasa dalam bidang teknologi, farmasi, keuangan dan konsultansi boleh menjadi besar bukan karena cadangan minyak mereka banyak, tapi karena otak-otak terbaik ada pada mereka. Sama halnya bagi negara2, Singapura hanyalah negara kecil yang tidak ada SDA apa pun, pasir dan air bersih pun mereka  harus impor, tapi negara ini jauh lebih maju daripada tetangga2nya yang SDAnya segudang. Kita harus belajar dari kesuksesan mereka semua, belajar berbenah diri dan menghargai sebagaimana sepatutnya putra putri bangsa yang berkualitas, lalu mengundang mereka kembali untuk membangun tanah air.

Menyelamatkan hutan di Indonesia

Fakta: Data World Bank tahun 2002 melaporkan bahwa setiap 12 detik, hutan seluas lapangan bola lenyap dari bumi Indonesia. Kerugian bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi negara2 tetangga dalam bentuk asap kebakaran hutan, dan juga bagi dunia karena kerusakan ekologi makin mencoreng wajah dunia yang sudah semakin tidak karuan dewasa ini.

Sejak awal tahun 2007, terjadi tarik menarik antara kepolisian Riau dengan menteri kehutanan, polisi Riau menangkap apa yang mereka yakini sebagai penebangan liar hutan alam yang dilindungi, sementara menteri kehutanan gusar karena polisi dianggap mencampuri kewenangan mereka & ‘menyusahkan’ pengusaha2 pengolah bubur kayu dan kertas yg menyumbang devisa besar bagi negara.

Numbers trivia: Total devisa negara dari pulp & kertas tahun 2007: USD 3.94 million, total kekayaan salah satu pengusaha bubur kayu & kertas terbesar di Indonesia (Forbes, 2006): USD 2.8 billion.

Solusi yang bisa diterapkan pemerintah:
Menggunakan teknologi, karena teknologi tidak berbohong, tidak memiliki conflict of interest, dan bisa diawasi oleh publik.
Peraturan mengenai izin hutan tanaman industri (HTI) harus jelas, syaratnya apa, yang berminat siapa saja dan kenapa mereka diberikan atau ditolak izinnya. Untuk transparansi semua ini harus dipost di-internet, sehingga publik bisa mengikuti dan ikut mengawasi seluruh prosesnya.

Apabila izin sudah jelas dan sesuai aturan main, pengawasan harus jalan sehingga izin tidak cuma kertas belaka. Dan pemerintah harus mengaku bahwa mereka tidak sanggup mengerjakan tugas ini, sudah terlalu banyak hutan lindung kita yang gundul sebagai akibatnya. Solusinya? Kerjasama dengan Google atau Microsoft, mereka memiliki teknologi yang bisa menggabungkan citra satelit dengan peta digital. Gambar peta digital HTI dan hutan lindung sesuai dengan izin yang ada, lalu cocokan dengan citra satelit yang diperbaharui secara berkala. Kemampuan untuk melakukan hal ini sudah dimiliki oleh kedua raksasa teknologi ini, so we can tap on their resources. Apakah kedua raksasa ini akan setuju? Saya percaya iya, karena hal ini untuk membantu forest conservation dan image company mereka di mata dunia akan meningkat apabila mereka melakukan hal2 ‘green’ seperti ini.

Komponen terakhir dan yang paling penting dari solusi ini adalah: limpahkan tanggung jawab menjaga hutan lindung kepada pengusaha2 kayu, kenakan denda yang sangat besar apabila citra satelit menunjukan bahwa hutan lindung yang dalam tanggungan mereka gundul oleh alasan apa pun.

Caranya? Bagi wilayah hutan lindung yang ada sesuai dengan proporsi HTI yang mereka ingin dapatkan, jadi HTI tidak hanya menjadi izin mengelola tetapi juga kewajiban untuk menjaga. Kenapa illegal logging marak? Karena itu kayu gratis bagi para pengusaha kayu, ketika ada harga yang harus mereka bayar untuk kayu-kayu tersebut, maka pemerintah tidak usah repot, mereka akan melindungi kayu-kayu tersebut seperti mereka menjaga kayu-kayu dalam HTI mereka sendiri.

Apakah ini akan membuat para pengusaha kayu lari? Merusak iklim investasi? Secara pragmatis kita bisa menjawab pasti tidak, karena investasi mereka sudah begitu besar sehingga mereka tidak mungkin angkat kaki begitu saja. Alasan kedua, mau angkat kaki kemana? Hutan yang tersedia untuk diolah tidak ada disemua tempat. Apakah ini fair bagi para pengusaha? Jawaban langsung adalah tidak fair, karena aturan permainannya diganti ditengah jalan, tapi jawaban yang benar adalah ini fair, karena ini menegakan keadilan dan membetulkan aturan main semula yang tidak fair dan mudah dicurangi.

Dari sudut pandang ekonomi pun hal ini masuk akal, pengusaha kayu di Indonesia harus mulai memikirkan tentang sustainability dan menanggung biaya untuk pelestarian lingkungan. Tidak boleh lagi terjadi kasus seperti selama ini dimana aparat tutup mata, pengusaha memperkaya diri sendiri, sementara hutan rusak tidak karu-karuan dan rakyat kecil yang akhirnya menderita. Biaya produksi pulp serat pendek Indonesia adalah yang terendah di dunia (hanya USD 186 per ton), kenapa bisa begitu? Karena ada banyak biaya tersembunyi yang tidak pernah dihitung alias ditilep: pajak kepada negara, biaya pelestarian hutan, dll.

Harga kertas yang rendah menekan harga cetak buku, sementara konsumsi buku per kapita di Indonesia sangat rendah. Jadi situasi yang terjadi selama ini adalah negara yang lebih miskin (Indonesia) menjadi semakin miskin karena mensubsidi konsumsi negara2 maju yang lebih kaya (mereka berpendidikan lebih tinggi dan ada penghasilan lebih sehingga lebih banyak membeli buku), sementara dalam proses semua ini ada aparat korup dan pengusaha tidak bertanggung jawab yang terus memperkaya diri sendiri secara egois dan tidak jujur. Dan semua ini dimungkinkan karena sistem dan aparat pemerintahan negara ini korup serta gampang dibodohi, pengawasan dan penerapan hukum pun tak bergigi. Mau sampai kapan situasi seperti ini berlangsung terus? Sampai seluruh hutan habis, kekayaan alam negara habis dikuras, lalu kerusakan ekologis mengakibatkan perubahan cuaca, longsor, banjir dan kekeringan yang tidak terkendali?

Andai…

Andaikan Sang Pencipta melirik bumi pertiwi ini, kurasa dia kan termengut;

Atas semerawutnya kehidupan, ketidakadilan dan kekejaman,

Genangan banjir dan kekeringan, korupsi dan kemiskinan.

 

Andaikan ku dapat berandil, jadikan pertiwi kembali ayu.

Biar Pencipta boleh tersenyum, melihat jerih payahku.

Maka hidup tak ‘kan menyesal, tak ‘kan pula jadi hampa.

 

Andaikan ku beroleh pembaca, harap nurani kita bersatu.

Sumbang pikiran kerahkan tenaga, kerjakan semua bagian kita.

Tuk tanah air nan semerawut, terjunkan diri sepenuh hati.

 

Andaikan ku miliki posisi, mengandai ku tidak lagi.

Maka kata menjadi berisi, angan kerja oleh tangan.

Tapi seandainya pun tidak, aku andai harap kau kerja.

 

Andaikan andai adalah aspirasi, milik bersama.

Dan ku tidak sembarangan andai, tapi berpikir dan berdoa.

Hasil masih jauh, tapi perubahan telah dimulai.

 

Andaikan kau dan aku mau berandai, mau berkorban, mau berjuang.

Relakan diri pikirkan bangsa, tekad kembali bangun pertiwi.

Andaikan itu terjadi; kita tak perlu berandai…